Perlindungan Hukum Dokter dalam Menjalankan Tugas Profesi: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

ABSTRAK  Dokter bekerja setiap hari di bawah ancaman risiko hukum yang melekat pada ketidakpastian ilmu kedokteran itu sendiri. Artikel ini menjawab satu pertanyaan pokok: sejauh mana tiga instrumen hukum nasional — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 — secara […]

Audit Forensik Medik dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Medik di Rumah Sakit

Pendahuluan Tulisan ini berfokus pada dua hal; Pertama, audit forensik dengan tujuan memberikan penilaian objektif dan berbasis bukti pada kasus sengketa medik. Dan yang kedua, audit forensik medik sebagai upaya perlindungan terhadap hak dan kepentingan pasien dan dokter.  Menarik untuk dikaji, karena seringkali kasus dugaan malpraktik menjadi sorotan media sebelum audit forensik medik selesai dilakukan. […]

Mediasi dan Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Medik

Pendahuluan Tulisan ini diawali dengan pertanyaan, Apakah mediasi dan restorative justice bisa menjadi solusi dalam penyelesaian sengketa medik? Apakah ada perbedaan mendasar diantara dua metode penyelesaian sengketa medik di luar pengadilan tersebut? Akhir-akhir ini, kerap kali kita dipertontonkan dengan berbagai ketidakpuasan pasien terhadap layanan kesehatan yang diterimanya. Berbagai cara pasien mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap layanan kesehatan, […]

Transplantasi Ginjal

Pendahuluan Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU Kesehatan (PP Kesehatan), membuka banyak ruang diskusi dikalangan akademisi dan praktisi hukum kesehatan termasuk tentang tranplantasi ginjal.  Tulisan ini mengulas regulasi transplantasi ginjal dalam UU Kesehatan dan PP Kesehatan dengan menggunakan pendekatan […]

Kebijakan dan Strategi Pelayanan Kesehatan dalam Kasus KtP/A, termasuk TPPO

Kebijakan dan Strategi Nasional Pelayanan Kesehatan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A), termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dr. H. Pendewal, M.H., C.M.C., CFrA. Kepala Dinas Kesehatan Solok selatan (sejak Juli 2022), Mediator Sengketa Medis Bersertifikat (sejak 2020), Auditor Forensik (sejak 2024), Kompartemen Etik dan Hukum Pengurus PERSI Sumatera Barat (2022-2025), Tim Advokasi Trasflantasi […]