Mediasi dan Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Medik

Diskusi

Sengketa medik sering kali menimbulkan ketegangan antara pasien yang menerima layanan kesehatan dan dokter sebagai pemberi layanan kesehatan. Proses hukum pidana dan perdata sering kali dianggap terlalu keras, menghabiskan waktu terlalu lama dan merusak reputasi dokter dan kepercayaan pasien. Oleh karena itu, mediasi sengketa medis dan restorative justice sebagai bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS, ADR) menjadi solusi yang lebih cepat, berkeadilan dan menjaga hubungan profesional.

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara dua pihak (pasien dan dokter) dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk mencari kesepakatan. Sedangkan, Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang fokusnya pada pemulihan hubungan, pengakuan kesalahan dan pemulihan korban bukan penghukuman. Pelaku, korban dan komunitas dilibatkan. Jadi, mediasi merupakan bagian dari restorative justice itu sendiri.

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, mendefinisikan Mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan, restorative justice dalam sengketa medis merupakan alternatif penyelesaian sengketa antara pasien dengan dokter yang berorientasi pada pencapaian keadilan substantif dan pemulihan hubungan. 

Sehingga, dalam konteks mediasi dan restorative justice, bukanlah hanya soal mencari siapa yang salah, tetapi lebih pada upaya memulihkan kondisi korban dan membangun kembali kepercayaan antar pihak. Dimana keadilan dicapai melalui dialog, partisipasi aktif para pihak, pengakuan kesalahan dan pemulihan kerugian, bukan sekedar menghukum pelaku.

Berikut ini beberapa landasan hukum mediasi sengketa medis dalam peraturan perudangan, yaitu:

Pasal 310 UU Kesehatan, 

Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan. 

UU Kesehatan ini menekankan pentingnya penyelesaian sengketa medik di luar pengadilan (non litigasi) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dan dokter. Pendekatan ini mengedepankan restorative justice, mengutamakan dialog dan rekonsiliasi dengan dukungan dari UU Arbitrase dan APS.

Pasal 1 Angka 10 UU Arbitrase dan APS

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan, termasuk perkara sengketa medis dimana hakim mewajibkan mediasi dilakukan terlebih dahulu sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim.

Pasal 23 Ayat (1) Permenkes 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Pasien, mendorong penyelesaian sengketa medik, salah satunya melalui mediasi. 

Kewajiban Rumah Sakit melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf s dilaksanakan dengan memberikan konsultasi hukum, memfasilitasi proses mediasi dan proses peradilan, memberikan advokasi hukum, memberikan pendampingan dalam penyelesaian sengketa medik, dan mengalokasikan anggaran untuk pendanaan proses hukum dan ganti rugi.

Dalam konteks sengketa medis, baik restorative justice maupun mediasi dapat digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa medik, bisa digunakan secara terpisah dan bisa juga digunakan secara bersamaan, tergantung pada situasi kasus dan tujuan para pihak yang bersengketa. Namun, keduanya memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda. Berikut ini adalah perbandingannya:

Mediasi dalam Sengketa Medik

Definisi; Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator), yang membantu para pihak yang bersengketa (misalnya pasien dan dokter) mencapai kesepakatan.

Karakteristik; Mediasi bersifat sukarela, menjaga hubungan baik antar pihak, lebih cepat dan biaya murah dibanding litigasi, mediator tidak memutus perkara, hanya memfasilitasi.

Dasar hukum; Pasal 320 UU Kesehatan, UU Arbitrase dan APS, Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kelebihan; Cocok untuk kasus malpraktik ringan atau kesalahan administratif, menghindari publisitas negatif bagi dokter maupun rumah sakit, hasil kesepakatan dapat lebih fleksibel dan saling menguntungkan.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) dalam Sengketa Medis

Definisi; Keadilan restoratif adalah pendekatan yang fokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial antara semua pihak terkait.

Karakteristik; Melibatkan korban, pelaku, dan komunitas; bertujuan pemulihan, bukan pembalasan; cocok untuk kasus yang menyebabkan dampak psikososial signifikan.

Dasar hukum dan praktik; Lebih dikenal dalam konteks pidana (misalnya dalam kasus kekerasan atau kelalaian berat), diterapkan terbatas dalam konteks medis, umumnya bila ada unsur pidana yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan (misal, kelalaian medis yang menyebabkan luka ringan).

Kelebihan; Memulihkan martabat korban dan pelaku, mendorong tanggung jawab moral dari pelaku, bisa mencegah eskalasi ke ranah hukum formal.

Sengketa medis dapat terjadi dalam beberapa ranah, yaitu bisa dalam konteks ranah pidana, perdata maupun administratif. Jika masih dalam konteks ranah administrasi atau perdata lebih mudah untuk dicarikan solusi dibandingkan konteks ranah pidana. JIka sengketa medik dalam konteks ranah pidana, metode penyelesainnya adalah retorative justice menjadi pilihan, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej dalam Raboan Discussion Forum yang diadakan oleh Certer for Bioethics and Medical Humanities (CBMH) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM dengan tema Dinamika Sengketa Medik di Indonesia, menyebutkan ada 5 alasan restorative justice menjadi pilihan dalam menyelesaikan sengketa medik, yaitu:

Restorative justice adalah suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengutamakan pada pemulihan korban, bukan penghukuman

Timbulnya sengketa medik sebagian besar bukanlah suatu kesengajaan, melainkan lebih pada kelalaian, bahkan dapat saja pure accident. 

Sifat hukum pidana sebagai ultimatum remidium

Restorative justice sebagai paradigma hukum pidana modern.

Adanya investigasi terhadap tindakan malpraktik tidaklah dimaksudkan untuk menghukumi dokter, melainkan untuk mencegah timbulnya kasus yang sama dikemudian hari.